SPLU kendaraan Listrik Jakarta

Kebijakan Istimewa Kendaraan Listrik Di Jakarta

Kebijakan Kendaraan Listrik Jakarta – Demi mendukung kesuksesan mengganti moda transportasi dari kendaraan ber emisi ke kendaraan yang ramah lingkungan. Kota Jakarta sudah mulai memberikan beberapa perlakuan istimewa untuk moda kendaraan bermotor listrik. Setidaknya ada 2 kebijakan istimewa yang diberikan untuk mempercepat hadirnya perubahan ke kendaraan ramah lingkungan tersebut. Kalau pada akhir 2019 kemarin pemerintah Jakarta telah mengeluarkan Pergub DKI Jakarta No 88 Tahun 2019 yang mengatur tentang pengecualian dari aturan kebijakan ganjil-genap untuk kendaraan listrik.

kebijakan kendaraan listrik di jakarta

Yang mana isinya menjelaskan tentang kendaraan-kendaraan yang terbebas dari peraturan ganjil genap dan salah satunya adalah kendaraan dengan tenaga listrik. Selain kendaraan listrik didalamnya juga tercantum jenis kendaraan petugas lain. Seperti pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan dengan pelat kuning, kendaraan angkutan barang khusus dan kendaraan-kendaraan pejabat maupun pimpinan negara. Lalu pada awal tahun 2020 ini, Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan insentif lain untuk jenis kendaraan ramah lingkungan ini. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2020. Yang isinya memberikan kebebasan pajak via Biaya Balik Nama Kendaraaan Bermotor (BBN-KB) roda 2 dan roda 4 yang berbasis listrik dan dimulai sejak 15 Januari 2020 kemarin. Artikel menarik lainnya Transjakarta mulai Uji Coba Gunakan Bus Listrik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan klaim bahwa Pemprov DKI merupakan provinsi pertama yang mengeluarkan peraturan pembebasan pajak BBN-KB . “Terhitung mulai tahun 2020, kegiatan jual beli, tukar menukar, warisan kendaraan motor berbasis listrik baik roda empat maupun roda dua diberikan pembebasan pajak via balik nama,” ungkapnya di di Gedung Balai Kota DKI, Kamis (23/1/2020). Peraturan ini berlaku mulai 15 Januari 2020 dan hingga 31 Desember 2024.

SPLU kendaraan Listrik Jakarta

Kebijakan Kendaraan Listrik

Kebijakan ini hanya berlaku untuk jenis kendaraan yang 100 persen menggunakan sumber daya listrik, seperti yang beliau jelaskan “Kendaraan bermotor berbasis baterai adalah kendaraan digerakkan dengan motor listrik dan dapat masukan sumber daya listrik, dari baterai, baik dari kendaraannya ataupun dari luar…., Kebijakan ini tidak berlaku untuk jenis kendaraan hybrid, ataupun kendaraan semi listrik. Jadi hanya kendaraan bermotor yang 100 persen menggunakan listrik berbasis baterai,”. baca juga Mobil Keluarga Terbaru Dengan 7 Seat

transportasi ramah lingkungan jakarta

Kebijakan ini, kata Anies, merupakan tindak lanjut dari tujuh inisiatif untuk udara bersih jakarta, yang ada dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Yang sejauh ini baru terdapat sebanyak 669 unit kendaraan listrik, dengan 631 unit roda dua, 8 unit kendaraan roda empat dan 30 unit kendaraan umum.

Mohon Beri Nilai